Strategi Pemkab Jombang Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah

ADA 4 (empat) sektor yang selama ini secara tradisional menjadi penyangga struktur perekonomian Kabupaten Jombang, yaitu sektor pertanian; industri pengolahan; perdagangan, hotel dan restoran; serta jasa. Kalau di lihat dari kontribusi seluruh sektor terhadap pertumbuhan dan total PDRB, ada dua sektor yang sangat potensial menjadi mesin-mesin pertumbuhan baru di Kabupaten Jombang, yaitu sektor keuangan serta sektor angkutan dan komunikasi.
Di sektor keuangan, bidang persewaan dan jasa perusahaan memiliki proporsi pertumbuhan di atas proporsi terhadap total PDRB. Sementara sektor angkutan dan komunikasi merupakan sektor yang harus digarap secara baik kedepan karena sangat potensial sebagai mesin pertumbuhan baru bagi Kabupaten Jombang. Indikasinya sangat jelas, dimana peningkatan pertumbuhan perbankan selama 5 (lima) tahun terakhir begitu luar biasa.
Tingkat inflasi di Jombang juga cukup terkendali, walaupun ada peningkatan di tahun 2010. Secara keseluruhan pertumbuhan Jombang memang cukup bagus, tetapi ketika berada dalam konteks Provinsi Jawa Timur pertumbuhan ini masih belum memuaskan. Posisi Jombang pada 2009 berada pada Kuadran II, sedangkan berdasarkan data sementara pada 2010, posisi Jombang turun di Kuadran IV. Ini tentunya menjadi perhatian bersama Pemkab dan masyarakat Jombang.
Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peringkat Jombang memang cukup bagus dan berada diatas Provinsi Jawa Timur. Disamping itu, skenario Rencana Tata Ruang Jombang merefleksikan bahwa pusat-pusat pertumbuhan di Jombang tidak tersentralisasi pada wilayah Kota Jombang semata melainkan terbagi menjadi lima wilayah pengembangan dengan masing-masing memiliki spesifikasi pengembangan yang berbeda.
Kota Jombang ditetapkan sebagai pusat pemerintahan, sementara Ploso sebagai kawasan industri berpotensi pencemaran, Mojo Agung ditetapkan sebagai kawasan ekonomi terpadu untuk mendukung program pemerintah pusat terkait pembangunan Mojopahit Kingdom. Mojowarno dan sekitarnya dikonsentrasikan sebagai kawasan agropolitan, sementara kecamatan Bandar Kedung Mulyo ditetapkan sebagai kawasan industri manufaktur non-polutan sehingga dengan demikian pertumbuhan Jombang diharapkan akan lebih menyebar.
Rencana pembangunan jalan tol juga mengandung suatu konsekuensi bahwa Jombang menginginkan pertumbuhan tetapi terpaksa harus berkorban. Keberadaan jalan tol ini menggunakan lebih dari 200 hektar lahan pertanian teknis, belum lagi untuk konversi di pintu-pintu tol. Permasalahan inilah yang saat ini menjadi pembahasan di Pemkab Jombang, yaitu bagaimana mengganti lahan pertanian teknis tersebut. Ini menjadi PR bersama karena core bisnis Kabupaten Jombang adalah sektor pertanian.
Refleksi RPJP Kabupaten Jombang pada 2025 adalah sebagai sentral bisnis Provinsi Jawa Timur, dimana saat ini sudah memasuki tahapan kedua dalam realisasi tahapan pelaksanaannya. Tahap kedua ini mentargetkan penumbuhan kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berbasis agrobisnis. Program-program strategis yang dilakukan dalam periode kedua ini diharapkan mengalami progress yang baik.
Peluang industri pengolahan di Jombang juga masih terbuka luas, dimana Jombang banyak menerima masuknya industri pengolahan akibat dari dampak lumpur Lapindo. Sementara itu peluang pengembangan industri perdagangan di Jombang juga sangat besar, karena letak geografis Kabupaten Jombang yang sangat strategis. Posisi terakhir Kabupaten Jombang berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPPOD tahun 2009 adalah peringkat 56 dari 291 kabupaten.
Bidang pelayanan penanaman modal yang dikelola dengan baik juga memberikan dampak positif, sehingga banyak pemodal terutama dari luar negeri yang berinvestasi di Jombang. Sedangkan dari aspek pengembangan daya saing, berdasarkan LP3EFPO4 tahun 2008, Jombang berada pada posisi 190 dari 493 kabupaten/kota yang di survei.
Namun demikian ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Kabupaten Jombang, yaitu government size yang terlalu besar dan produktifitas tenaga kerja yang masih rendah. Hal inilah yang perlu menjadi pemikiran bersama masyarakat dan Pemkab Jombang dalam upaya peningkatan daya saing daerah.
Terkait dengan upaya peningkatan kualitas produk UMKM dan UMKM, Pemkab Jombang cukup protektif terhadap para pelaku UMKM. Upaya pengembangannya tidak hanya ditujukan untuk UMKM semata, tetapi ada juga program-program yang terkait dengan upaya pengembangan kewirausahaan hingga ke pengembangan ekspor. Contoh riil nya adalah berupa souvenir dari Australia yang berupa kanguru dan terbuat dari kayu, itu di produksi di beberapa pelosok desa di Jombang. Berikutnya souvenir dari Jepang yang bentuknya seperti burung hantu atau katak yang bisa ’mantuk-mantuk’, itu juga di produksi di Jombang.
Ini merupakan salah satu bentuk penguatan yang dilakukan oleh Pemkab Jombang kepada para pelaku UMKM untuk bisa menembus pasar ekspor, tetapi tentunya tidak semua UMKM di Jombang yang berjumlah sektar 1.000 bisa di sentuh semuanya secara bersamaan. Namun demikian Pemkab Jombang mempunyai tahapan-tahapan terkait hal tersebut, termasuk juga untuk mereka yang bergerak di sektor pertanian, yaitu berupa upaya peningkatan nilai tambah.
Sebagaimana diketahui, bahwa saat ini para petani yang memproduksi padi masih menjual produksinya dalam bentuk padi juga, memproduksi beras dan menjualnya dalam bentuk beras juga, artinya belum ada peningkatan nilai tambah. Inilah yang akan dikuatkan oleh Pemkab Jombang melalui kebijakan berbasis kawasan dimana ada kawasan pengembangan agropolitan di wilayah selatan yang memiliki kondisi pertanahan yang cukup bagus dengan dukungan hidrologi yang cukup bagus pula. Pusat pengembangan ini ada di Kecamatan Mojowarno, Moro, Bareng dan Wonosala. Dalam hal ini Pemkab Jombang berupaya meng create kawasan-kawasan agropolitan ini secara benar.
Dalam konteks pengembangan UMKM, Pemkab Jombang memandang bahwa pelaku UMKM itu tidak hanya berupa pengrajin, melainkan juga mereka yang bergerak di sektor industri pengolahan pangan, sehingga dengan demikian semuanya disentuh melalui usaha yang riil.
Di dalam visi Kabupaten Jombang ada satu kata kunci yang agamis, namun bukan berarti bahwa visi ini  keluar disebabkan karena di Jombang banyak santri, tetapi kata agamis itu keluar karena dipandang bahwa dimensi agama itu sangat luas, dimana paling tidak berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minannas. Kalau hablum minallah adalah urusan masing-masing pribadi kepada sang pencipta, karena itu hablum minannas lah yang kemudian di create oleh Pemkab Jombang.
Contoh kecil yang merupakan bagian dari agamis misalnya budaya antri, tertib lalu-lintas, kebersihan dan lain sebagainya, termasuk memanfaatkan comparative advantage. Bagaimana melakukan budidaya pertanian yang agamis yang tidak serta merta mengeksploitasi alam secara berlebihan. Untuk hal ini Pemkab Jombang sedang mengembangkan pertanian organik melalui beberapa tahapan pelaksanaan.
Tahap pertama adalah melaksanakan sistem pertanian non-pestisida, dalam kaitan kewajiban memanfaatkan competitive advantage yang diberikan untuk menyambut tantangan kompetitif. Tahap selanjutnya adalah berkaitan dengan perencanaan keberlanjutan pelaksanaan program kesehatan